Agar kedepannya tidak terjadi hal demikian lagi, Andi Ratnawati, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone, menyampaikan keinginannya agar perempuan tidak hanya sebagai bacaleg saja tapi harus melenggang ke kursi parlemen agar ada kesetaraan peran dan posisi perempuan dengan laki-laki dalam kuasa pengambilan keputusan.
Menurut Ratnawati kekurangan parpol saat ini, adalah kurangnya kadernisasi terhadap perempuan sehingga mesin parpol tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana pengurus parpol kurang memahami isu gender tentang keterwakilan dan posisi perempuan. Agar dapat menjadi penentu kebijakan dan menyuarakan aspirasi perempuan LPP Bone, mengadakan pendidikan politik terhadap perempuan di daerah tersebut.
"Saya mengharapkan para parpol memberikan skala proritas nomor urut terhadap bacaleg perempuan," kata Ratnawati. Minimal ada dua perempuan yang memiliki nomor urut satu pada setiap parpol minimal di dua dapil pada lima dapil di Kabupaten Bone. Dengan catatan internal perempuan itu sendiri harus memiliki SDM yang baik, sehingga bisa memberi warna bukan hanya mengikuti arus khususnya pada saat pelaksanaan sidang parlemen dan bukan menjadi pendengar setia. Bukan hanya parpol yang diminta memberikan nomor urut satu akan tetapi KPUD Bone juga diharapkan agar mengedepankan perempuan dalam pemberian nomor urut satu agar keterwakilan perempuan dapat maksimal.
Terkait permintaan agar KPUD Bone memberikan nomor urut satu terhadap bacaleg perempuan. Aksi Hamzah Ketua KPUD Bone, mengungkapkan KPUD Bone tidak memiliki kewenangan menentukan nomor urut calon. " Penentuan nomor urut calon, itu kewenangan parpol," kata Aksi Hamzah.
Adapun pernyataan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Amin yang mengungkapkan untuk penentuan nomor urut calon mekanismenya dilakukan oleh internal parpol. Itulah sebabnya PPP memberlakukan bacaleg perempuannya minimalnya magister, agar memiliki kompetensi dan bukan hanya pelengkap. ONE
EmoticonEmoticon