Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar

“Memperkuat Koordinasi, Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama antara Dunia Usaha dan pemerintah daerah dalam Rangka Pelaksanaan Program-program penanggulangan Kemiskinan”

TimurNEWS.com -- Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengukuhan nota kesepahaman, Gerakan Prakarsa Masyarakat Membangun Indonesia Sejahtera (Gemamitra). Ada beberapa kegiatan yang dilakukan saat itu seperti penandatanganan secara simbolis antara pemerintah daerah dengan perwakilan dunia usaha, semiloka dan diskusi serta membangun kesepakatan dan pengembangan rencana aksi kegiatan program penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan yang bertema, “Memperkuat Koordinasi, Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama antara Dunia Usaha dan pemerintah daerah dalam Rangka Pelaksanaan Program-program Penanggulangan Kemiskinan”. Memiliki beberapa tujuan, seperti, memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana Gemamitra bisa dikembangkan di daerah. Menyelaraskan dan mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi pemerintah daerah.

Dunia usaha, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain.
Mengembangkan rasa kepercayaan yang kuat antar-multipihak dengan adanya Nota Kesepahaman dan pola hubungan multipihak yang terkoordinasi dalam wadah atau forum TKPK Kota. Dan menyusun rencana aksi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan semua pihak, baik pemerintah daerah,  dunia usaha, dan intansi terkait lainnya.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari proses tindak lanjut Peluncuran Gerakan Prakarsa Masyarakat Membangun Indonesia Sejahtera,  yang diluncurkan Menko Kesra pada 26 November 2012 yang dihadiri beberapa Menteri Kabinet Bersatu Jilid II, para bupati dan wali kota, para pimpinan dunia usaha, pimpinan organisasi masyarakat, pimpinan lembaga donor dan lainnya.

Gemamitra diluncurkan bertujuan memobilisasi sumberdaya di berbagai pihak untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan dan pencapaian berbagai sasaran kesejahteraan rakyat, seperti MDGs, IPM, dan IkraR dengan membangun model-model kemitraan.

Kegiatan sosialisasi Gemamitra akan selalu disebarluaskan, agar semua daerah dan dunia usaha bergerak secara bersama-sama untuk melakukan koordinasi kemitraan yang saling memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan berbagai pihak dapat berjalan lebih efektif dan sistematis sehingga tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami Peduli Kami Bermitra”. Ini menjadi motto Gemamitra sehingga diharapkan  proses pengembangannya adalah mengajak semua pihak ikut mengambil peranserta yang memberikan “ruang segar” bagi masyarakat miskin yang selama ini belum terjangkau oleh program-program pemerintah agar mereka mendapatkan pelayanan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup dan terpenuhinya hak-hak dasar, yang sesuai dengan mimpi dan harapan mereka.

Pola hubungan menjalankan Gemamitra akan dilakukan antara Multi Pihak  dan pemerintah daerah yang lebih tahu betul kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan  masyarakat miskin di wilayah mereka. Pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam proses pengembangan Gemamitra.

Dalam rangka pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat, Kemenko Kesra telah mengembangkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), sebagai instrumen yang menggambarkan kondisi keadilan sosial, keadilan ekonomi dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.  IKraR dapat digunakan sebagai landasan dan ukuran dalam melaksanakan pemetaan sosial pada pengembangan Gemamitra di daerah.

Dilandasi hal tersebut di atas, maka kiranya perlu dilakukan sosialisasi dan pengukuhan Gemamitra di daerah-daerah guna  menyelaraskan dan membuat rencana aksi yang terukur, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Gemamitra dapat terwujud. MAPPARENTA

Luwu Timur Buktikan Mampu Pertahankan WTP

MALILI, TimurNews.com --- Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah terbukti. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Predikat WTP tersebut disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel Ir R. Cornell Syarief P, MM, kepada Bupati Luwu Timur H. Andi Hatta Marakarma. Penyampaian tersebut dilaksanakan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012, Jumat 24 Mei 2013 di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel di Makassar.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sendiri telah meraih dua kali penghargaan WTP atas keberhasilan mengelola keuangan daerah yang diterima pada 2011dan 2012 lalu. Dalam acara penyerahan predikat WTP tersebut, Cornell Syarief menyampaikan apresiasinya atas langkah tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah Luwu Timur lewat rekomendasi BPK yang mencapai 92 persen atas hasil evaluasinya. “Jika terus dilakukan, saya optimistis Pemkab Lutim ke depannya bisa meraih WTP clean and clear,” ujar Cornell.

Andi Hatta Marakarma dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD atas kerja sama yang baik sehingga mampu mempertahankan opini WTP.

“Bagi kami, WTP ini adalah harga diri karena itu merupakan pengakuan bahwa pengelolaan keuangan di Luwu Timur ini berjalan dengan baik sesuai pedoman pengelolaan keuangan dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan,” kata Hatta.

Penghargaan opini WTP tersebut juga disaksikan Wakil Bupati H.M. Thoriq Husle, Anggota DPRD Luwu Timur Witman, Sekretaris Daerah Luwu Timur Bahri Suli, Inspektur Amir Kapeng, dan para SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. MAPPARENTA

Lowongan PNS Dibuka Mulai Agustus 2013

JAKARTA, TimurNews.com -- Pemerintah kembali mulai menjaring calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru sebanyak 60.000 orang tahun ini. Jumlah itu sudah termasuk program pengangkatan pegawai honorer yang masih tersisa.

"Untuk penerimaan dari kategori umum 60.000-an," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (WamenPAN) Eko Prasojo seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat, 10 Mei 2013.

Untuk penerimaan pegawai dari pelamar umum dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah. Dari sini, lanjut Eko, pemerintah bisa benar-benar mencari pegawai yang sesuai kebutuhan.

Eko memperkirakan perekrutan pegawai tahun 2014 kurang lebih sama dengan penerimaan tahun ini. "Kalau nggak ada yang macam-macam, Insya Allah 2014 masalah pegawai honorer rampung," kata Eko.

Menurut Eko, adanya pegawai honor yang masih tersisa membuat penerimaan pegawai masih harus memprioritaskannya. Setidaknya, penerimaan CPNS yang leluasa baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Sementara, tes penerimaan CPNS secara nasional akan digelar pada Agustus 2013. Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 110 ribu dan yang akan diterima sekitar 60 ribu CPNS.

Untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2 (pendapatan tidak dibayar melalui APBN/APBD), Wamen PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, jumlahnya mencapai 500 ribu. "Kemenpan-RB masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah," jelas Eko.

Kemudian akan ditentukan jumlah kuota yang akan diterima untuk PTT K2. Jika kuota telah ditentukan, maka akan lakukan tes untuk pada Juli atau Agustus. Tes penerimaan PTT K2, lanjut Eko, akan disamakan dengan tes penerimaan reguler, diantaranya tes kepribadian, tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan. (*)

Korpri mendorong pegawai purna bhakti tetap produktif

MAKASSAR, TimurNews.com --- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Sekretariat Korps Pegawai Negeri (Korpri) Kota Makassar menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki purna bhakti, Rabu 1 Mei 2013 di Hotel Asyira Makassar. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Tiga Bidang Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar, H Drs Syahrir Sappaile, M.Si., ini diikuti oleh 100 lebih pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Pelatihan yang mengangkat tema “Menjalani Masa Pensiun dengan Optimisme dan Semangat Berwirausaha” ini,menurut Syahrir Sappaile, bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada peserta yang akan mengisi waktu purna bhakti dengan kegiatan wirausaha. “Kami tidak mengingingkan ada pegawai yang tidak punya kegiatan setelah pensiun,” kata Syahrir.

Dengan kegiatan yang telah berlangsung tiap tahun selama tiga tahun terakhir ini, diharapkan dapat memberi informasi tentang seluk beluk dunia usaha kepada pesertanya. Oleh karenanya, untuk mempersiapkan bekal tersebut, Korpri mengundang nara sumber dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Haeruddin MM,  dan nara sumber lain dari kalangan perbankan selaku penyedia modal usaha.

Haeruddin selaku narasumber pertama mengungkapkan fakta bahwa dari 100 persen pegawai yang memasuki masa pensiun, 60 persen di antaranya tidak sejahtera, 50 persen yang mengalami stres, dan hanya 20 persen yang kembali bekerja. Dan ini terjadi di Indonesia.

“Fenomena ini karena para pegawai belum siap menghadapi masa pensiun,” kata Haeruddin. Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut para pegawai didorong untuk mempersiapkan perencanaan usaha yang bisa menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Untuk permodalan, Cahyo Widyatmoko, selaku salah satu pimpinan BRI Cabang Makassar mengungkapkan, ada beberapa sumber pendanaan yang bisa digunakan para Pegawai Korpri yang memasuki masa purna bakti. “Salah satunya yakni Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut KUR,” katanya.

KUR, menurut Cahyo, merupakan bantuan pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi di bidang usaha yang produktif dan layak dengan kredit bisa mencapai Rp 500 juta. Untuk bisa mengajukan KUR, dokumen minimal yang harus dipenuhi adalah seperti identitas diri, perijinan dan legalitas usaha, akte pendirian, laporan keuangan minimal pembukuan dan rekening tabungan di bank.

Dalam membatu para peserta mendapatkan gambaran tentang bagaimana membangun usaha, para peserta dibekali dengan contoh proposal usaha dan bagaimana cara menyusun dokumen rencana usaha yang baik.

Terakhir, Drs. H. Hasanuddin S, M.Pd selaku Ketua Sekretariat Korpri Kota Makassar berpesan bahwa anggota Korpri bukan hanya pegawai yang aktif, tapi juga mereka yang sudah memasuki purna bhakti. Oleh karena itu, Korpri akan senantiasa menerima masukan dan memberikan bantuan kepada para anggota yang sudah purna bhakti. “Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota Korpri,” kata Hasanuddin saat menutup kegiatan tersebut. (*)

Tingkatkan Budaya Baca dan Menulis Siswa

Menulis seperti hendak membuat kue, membutuhkan bahan-bahan dan cara meramunya.

MAKASSAR, TimurNews.com -- Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data (KAPPD) Kota Makassar, Selasa (30/4) memberikan pelatihan menulis bagi kalangan siswa dalam rangka pengembangan budaya baca dan kegemaran menulis.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar tersebut menghadirkan seratus lebih pelajar se-Kota Makassar dan pemateri yang telah ahli di bidangnya masing-masing. Seperti, dari Lingkar Studi Aksara, Komunitas Tanahindie, komunitas blog dan jurnalis.

Kegiatan yang merupakan pelatihan literasi media melalui penulisan jurnal visual untuk generasi muda Makassar SMA/MA/SMK ini digelar dengan tema “Membangun Karakter Generasi Muda Makassar dengan Gemar Membaca dan Menulis”.

Kegiatan yang bertujuan mengarahkan siswa melakukan hal-hal lebih bermanfaat tersebut menurut  Daniel Katto, SE, MM, Kepala KAPPD Kota Makassar, daripada siswa melakukan hal-hal negatif seperti tawuran maka diharapkan melalui kegiatan ini siswa dapat melakukan hal yang lebih bermanfaat.

“Selain pelatihan kami juga mengadakan lomba,” kata Daniel. Peserta yang nantinya dinyatakan pemenang lomba akan dipersiapkan mengikuti lomba yang sama untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Namun sebelum bertarung dengan juara-juara tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di tingkat provinsi, tentunya para siswa di Makassar harus dipersiapkan terlebih dahulu pada saat ini. Dimana siswa diberikan pelatihan menulis jurnal kreatif.

Hermawan Andi Kunna, penulis jurnal kreatif dari Lingkar Studi Aksara (LISA) di hadapan siswa mengatakan,”Seiring perkembangan teknologi informasi, telah bermunculan media-media baru yang menjadi pendukung dalam proses belajar para remaja. Hadirnya jejaring sosial online seperti Blog, Facebook, Twitter dan sebagainya merupakan peluang untuk mengasah kemampuan kita dalam menulis.”

Media-media seperti ini dengan kekuatan jejaringnya dapat membantu dan mendialogkan gagasan-gagasan yang berbeda atau pun sebagai ruang hadirnya perspektif-perspektif baru. “Singkatnya, teknologi tetap pada posisinya sebagai salah satu faktor perubahan sosial, selanjutnya adalah bagaimana kita mengisinya dengan  gagasan-gagasan kreatif,” kata Hermawan.

Hermawan juga mengatakan menulis itu seperti membuat kue, membutuhkan bahan-bahan dan cara meramunya. Dunia penulis menyebutnya dengan data. Tanpa bahan-bahan ini kita tidak akan pernah bisa membuat karya tulis.

Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka yang harus dilakukan adalah membaca. Lewat membaca, kita dapat melihat sudut pandang lain yang boleh jadi tak pernah terpikirkan oleh kita, selanjutnya observasi atau pengamatan dan yang terakhir diskusi atau wawancara.

Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan para siswa yang ada di Kota Makassar dapat meningkatkan kualitas dalam hal menulis sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah yang telah jauh lebih maju dibanding Kota Makassar.

Daniel juga mengatakan KAPPD selama tiga tahun berturut-turut telah meraih penghargaan juara pertama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan pelatihan penulisan yang diadakan ini salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan status yang selama ini telah didapatkan KAPPD Kota Makassar. MAPPARENTA

Seragam Hitam Putih Jadi Buruan Non PNS Bone

WATAMPONE, TimurNews.com -- Beberapa hari terakhir ini di Kabupaten Bone, terjadi kelangkaan seragam berwarna hitam putih baik untuk laki-laki maupun wanita, penyebabnya, himbauan yang dikeluarkan Bupati Bone yang mewajibkan semua non PNS lingkup pemerintahan bone menggunakan seragam tersebut mulai Senin, 29 April 2013 pekan depan.

Pusat-pusat perbelanjaan misalnya seperti Bone Trade Centre (BTC) Jumat, 26 April 2013 seragam yang dimaksud sangat susah didapatkan. "Sudah beberapa hari ini, sejak adanya aturan pakaian bagi Non PNS, baju putih dan rok hitam susah didapatkan," kata salah seorang guru Non PNS di bone.

Himbauan yang dikeluarkan Bupati Bone tersebut bertujuan mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bone dan membedakan tenaga kontrak, tenaga sukarela dan guru non PNS dengan PNS.

"Surat edarannya sudah ditandatangani Bupati Bone," kata M Ridwan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bone. Ridwan mempertegas seragam hitam putih wajib dipakai setiap hari kerja Senin hingga Kamis sementara Jumat memakai batik/sutra. Untuk pengawasannya diserahkan kepada pimpinan SKPD dan kepala unit kerja masing-masing.

Dia juga menjelaskan, khusus tenaga kontrak dan tenaga sukarela yang bertugas dilapangan, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), petugas kebersihan di Pemda dan lain-lain tetap memakai pakaian dinas masing-masing. ONE

Senin Depan Non PNS Bone Wajib Berpakain Putih Hitam

Kepala BKDD Bone, M Ridwan | ONE

WATAMPONE, TimurNews.com ---  Untuk membedakan mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang bukan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bone, mulai Senin depan 29 April 2013. Semua tenaga kontrak, sukarela dan guru non PNS diharuskan berpakaian berwarnah hitam putih. Hal tersebut ditegaskan M Ridwan Kepala Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Bone, Selasa, 23 April 2013.

"Surat edaran menggunakan seragam hitam putih bagi non PNS sudah ditandatangani Bupati Bone," kata M Ridwan.  Bagi laki-laki non PNS menggunakan baju putih lengan pendek, celana hitam, wanita baju warna putih lengan panjang dan rok hitam dengan menutup aurat dan wajib digunakan pada hari kerja Senin hingga Kamis, sementara batik/sutra wajib dipakai setiap hari Jumat.

Menurut Ridwan pengawasan terhadap surat edaran tersebut, diserahkan kepada Pimpinan SKPD dan kepala unit kerja masing-masing. Khusus tenaga kontrak dan tenaga sukarela yang bertugas dilapangan, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), petugas kebersihan di Pemda dan lain-lain tetap memakai pakaian dinas masing-masing.

Penguman wajib menggunakan pakaian hitam putih dilingkup Pemerintahan Kabupaten bone tersebut juga telah disampaikan Bupati Bone saat apel Senin, 21 April 2013.  Bupati Bone, Andi Baso Fahsar M Padjalangi pada kata sambutannya saat memimpin apel akbar, Senin kemarin di halaman Kantor Bupati Bone mengungkapakan dirinya sulit membedakan mana aparat yang bertanggungjawab dengan aparat yang tidak bertanggungjawab.

"Jangan sampai non PNS lebih disiplin ketimbang PNS, sehingga saya harus membedakan yang mana non PNS dan PNS, dan itu bisa kita bedakan dari pakaiannya," kata Baso Fahsar. ONE

Upah Satpol PP Parepare Sejak November 2012 Belum Terbayarkan

PAREPARE, timurnews.com --Sebanyak 18 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pegawai tidak tetap Kota Parepare belum juga dibayarkan honornya sejak November 2012 hingga April 2013 ini, sehingga mereka mendatangi Bagian Keuangan pemerintah kota untuk mempertanyakan penunggakan itu.

"Kami sudah melaksanakan tugas tugas kami, sehingga kami menuntut hak," kata Andang salah satu diantara personil Satpol PP yang belum mendapatkan honor.

Mustafa Kepala Satuan PP Kota Parepare cukup prihatin dengan kondisi yang dialami bawahannya tersebut. Menurutnya personil Satpol PP itu juga memiliki keluarga, " Kasihan, Honor mereka belum juga dibayar," katanya.

Adapun dana yang dituntuk oleh belasan orang ini yakni Honorer sebesar Rp12.300.000 untuk 18 porsenil perbulan atau sekitar Rp600 ribu lebih perorang dan uang makan-minum Rp 16.250.000 untuk 65 porsenil atau Rp25 ribu perorang.

Tidak terbayarkan honor belasan orang ini menurut  Syamsuddin Taha Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan karena tengah menunggu proses berkas pencairan mereka selain itu juga disebabkan berkasnya tidak berproses, karena tidak ada yang mengurus. "Kami hanya mencairkan, jika administrasinya selesai," kata  Syamsuddin Taha.

Terkait aksi yang dilakukan belasan orang tersebut Walikota Parepare Sjamsu Alam mengatakan dirinya telah menandatangani berkas pencairan itu. " Saya pikir itu sudah selesai," katanya.

Setelah melakukan aksi anggota Satpol PP ini menuju dan mengadu ke DPRD Kota Parepare. Ketua Komisi Komisi I, Minhajuddin Achmad menduga ada miss komunikasi antara Bagian keuangan dengan pihak satuan Polisi Pamong Praja " Untuk upah di ditahun lalu itu, adalah utang, namun tim keuangan telah dibentuk untuk percepatan proses pembayaran." Dia mengatakan untuk upah pada 2013 ini  sebanyak 4 bulan sudah tidak ada masalah, sebab anggarannya telah disiapkan. PR

Sekprov Usulkan I Manni Arung Data Menjadi Pahlawan Nasional

WATAMPONE, timurnews.com --- Dalam rangka peringatan Hari jadi Bone ke 683, Sekretaris Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim sempat mewacanakan pengusulan salah seorang Raja perempuan Bone, I Manni Arung Data untuk menjadi Pahlawan Nasional, Gedung DPRD Bone Sabtu (6/4) lalu.

Dalam Sambutannya Sekretaris Pemprov Sul-sel, Andi Muallim menyebutkan bahwa Aceh memiliki Cut Nyak Dien maka di Bone mempunyai raja perempuan bernama I Mani Arung Data. sehingga sangat wajar kalau I Manni Arung Data di usulkan menjadi Pahlawan Nasional.

" Sebagai orang Bone, mari kita bersama-sama berjuang agar I Manni Arung Data dapat dijadikan Pahlawan Nasional. Saya bicara dengan beberapa profesor terkait pengusulan I Manni Arung Data menjadi Pahlawan Nasional. mereka pun sangat merespon, jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau kita mengusulkannya menjadi pahlawan nasional, agar Bone memiliki juga pahlawan Nasional dari kaum perempuan." jelasnya.

Pengusulan yang dijelaskan Sekertaris Pemerintah Provinsi Sul-sel yang juga merupakan warga Bone ini mendapat sambutan yang sangat meriah dari semua anggota DPRD Bone beserta seluruh tamu undangan yang hadir di gedung DPRD Kab Bone.
IQ

Tunggakan PBB Bone Capai 2,3 M

Kepala Dipenda Bone, Amir Daus

WATAMPONE, timurnews.com ---Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bone selama tahun 2012 lalu mencapai Rp 2,3 miliar. Besarnya tunggakan tersebut membuktikan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat kurang dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda),saat ini terus berupaya menagih tunggakan pajak tersebut. Bahkan Dipenda Bone saat ini telah melibatkan beberapa instansi lain untuk membantunya mendampingi dalam melakukan penagihan pajak di masyarakat.

Menurut Kepala Dipenda Bone, Amir Daus, banyaknya tunggakan pajak tersebut sebagian diakibatkan karna masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar. Disamping itu, terdapat beberapa desa dan kelurahan yang sama sekali tidak menyetor pembayaran pajak didesanya.

"Kita juga masih mencari tau penyebab semua ini, kemungkinan masih ada beberapa wajib pajak yang enggan membayarkan pajaknya dan saat ini terdapat beberapa desa yang sama sekali tidak menyetorkan pembayaran pajaknya ditahun 2012," jelas Amir Daus.

Amir Daus juga sebelumnya telah menjelaskan kalau pihaknya telah beberapa kali menyampaikan secara lisan maupun tulisan kepada sejumlah wajib pajak termasuk lurah dan kepala desa untuk membayarkan pajaknya, namun permintaannya itu tidak diindahkan sama sekali. IQ

Bone Peringati Hari Jadi, Bupati Laksanakan Umrah

WATAMPONE, timurnews.com --- Sejak memegang tampuk pemerintahan dan menjadi Bupati dua periode di Kabupaten Bone, HAM Idris Galigo, inilah untuk pertama kalinya tidak menghadiri dan menjadi pemimpin upacara istimewa pada puncak peringatan Hari Jadi Bone (HJB) yang berlangsung, Sabtu 6 April 2013 di gedung DPRD Bone melalui Rapat Paripurna Istimewa.

Ketidakhadiran bupati dua periode ini pada kegiatan bersejarah di Kabupaten Bone tersebut disebabkan HAM Idris Galigo melaksanakan umrah, sehingga diwakilkan ke Wakil Bupati Bone, H A Said Pabokori.

Menurut Kabag Humas dan Infokom Kabupaten Bone, Bachtiar kalau pekan ini Bupati Bone, HAM Idris Galigo melaksanakan umrah. "Informasi ini saya terima dari keluarga dekat Bupati Bone. Program umrah Pak Bupati sudah diagendakan dan dipersiapkan sebelumnya. Jadi tidak benar HAM Idris Galigo sengaja absen pada peringatan HJB," bantah Backhtiar.

Puncak peringatan HJB ke 683 tahun 2013 ini, hanya ditandai dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bone yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bone, H Ambo Dalle, didampingi Wakil Bupati Bone, Andi Said Pabokori, Wakil Ketua DPRD, A Irwandi Natsir, A Asia Pananrangi, dan H Rustam dengan dihadiri Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan, Andi Muallim, Komandan Korem 141/TP, Dandim 1407 Bone, Kapolres Bone, dan unsur Muspida lainnya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Dinas, Camat, se Kabupaten Bone, dan beberapa kepala desa (Kades) serta undangan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) Bone, Andi Ruslan mengungkapkan kalau memang telah ada kesepakatan dan komunikasi atau koordinasi sebelumnya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone kalau peringatan HJB tahun ini akan dilaksanakan di DPRD Bone melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bone.

"Demikian pula pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bone terpilih 2013 - 2018, juga digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Bone, tetapi pelaksanaannya di lapangan merdeka Watampone pada 18 April 2013nanti," ungkap Andi Ruslan. IQ

Ketidak Hadiran Anggota DPRD Disoroti dalam Musrembang Kabupaten

WATAMPONE, timurnews.com ---- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone kembali mendapatkan sorotan dari Delegasi Kecamatan Tanete Riattang Timur pada forum Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kabupaten yang digelar di gedung PKK, Jl. A. Mappanyukki Watampone, Senin, 18 Maret 2013.

Tak jauh berbeda dengan musrembang tingkat desa dan kecamatan yang banyak menuai keritikan. Musrembang tingkat kabupaten tak lepas juga dari keritikan tajam yang disampaikan peserta musrembang. Anggota Dewan dinilai tidak aktif dalam setiap forum-forum musrembang yang dilakukan tingkat bawah. Beberapakali pembahasan rencana pembangunan yang dilakukan forum gabungan SKPD tanpa dihadiri satupun anggota legislatif.

"Harusnya anggoat legislatif juga turut hadir dalam setiap pembahasan pada forum gabungan SKPD, bagaimana mungkin mereka bisa tahu aspirasi masyarakat kalau mereka tidak hadir dalam kegiatan seperti ini. Apalagi mereka juga termasuk fasilitator masyarakat" ucap Rahman, Tim Delegasi Kecamatan Taneteriattang Timur.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Asia Pananrangi mengatakan bahwa ketidak hadiran anggota DPRD dalam setiap forum gabungan SKPD, karena tidak diundang untuk hadir. "Tidak ada surat yang masuk ke komisi-komisi. Jangan sampai muncul lagi kesan bahwa DPRD tidak peduli dengan aspirasi masyarakat", tegasnya. IQ

Musrembang Diharapkan Hasilkan Singkronisasi Kebutuhan Masyarakat

WATAMPONE, timurnews.com ---- Kepala Kantor Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Irwansya, SIp, MSi berharap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 Kabupaten Bone menghasilkan singkronisasi dan sinergi usulan kebutuhan dari bawah serta dukungan dari atas. Harapan itu disampaikan Irwansyah dalam acara Musrenbang tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Gedung PKK, jalan Mappanyukki, Keluran macanang, Kecamatan T.Riattang barat, Kabupaten Bone, Sulsel Senin, 18 Maret 2013.
.
Musrembang sebagai wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, bagian dari pendekatan perencanaan berdasarkan asas demokratisasi dengan tujuan pelaksanaan Musrembang adalah penyelarasan perioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bone, dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi, mempertajam indikator kinerja program serta menyepakati prioritas pembangunan daerah, jelas Irwansyah.

Musrenbang tingkat Kabupaten kali ini mengankat tema "Memantapkan pelayanan untuk mewujudkan Bone yang semakin baik", Wakil Bupati Bone A. Said Pabokori yang membuka acara tersebut menuturkan bahwa perencanaan pembangunan yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Dimana pelaksanaan rencana pembangunan daerah menjamin aspirasi masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan program nantinya. Untuk itu, Dia berharap Musrenbang tahun ini bisa melahirkan program yang lebih baik yaitu sebuah program yang berjalan sinergi dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.

"Tentunya kita berharap bahwa pertemuan kali ini bisa melahirkan sebuah program yang lebih baik lagi.  Dalam sebuah program harusnya bisa  singkron dan berjalan sinergi serta tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah Kabupaten Bone," paparnya dihadapan ratusan peserta  Musrenbang yang hadir dalam ruangan tersebut. IQ

Kesbangpol dan Linmas Inginkan Perubahan Struktural

Foto : MAPPARENTA

WATAMPONE, timurnews.com --- Kepala Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Bone M Saleh mengajukan perubahan struktur organisasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone. Perubahan struktur yang diajukan Kesbangpol dan Linmas Bone ini guna memisahkan diri dari Linmas sehingga Linmas Bone berada di bawah naungan Satpol PP.

"Kami telah mengajukan surat ke Ketua DPRD Bone. Perubahan struktur ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 yang juga sedang diterapkan provinsi," kata Saleh, Jumat, 8 Maret 2013 kepada timurnews.com.

Terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja  terdiri dari 25 bab. 40 Pasal didalamnya mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat. Pasal 4 berbunyi Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyaraka

Tugas yang  dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berarti  fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

M Saleh memaparkan, perubahan kelembagaan dari fungsi perlindungan masyarakat, yang saat ini merupakan bagian di bawah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah baik di Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten dan Kota. Makanya, Pemerintah kabupaten harus dapat menyikapi perubahan ini dengan melaksanakan perubahan itu, sesuai dengan peraturan yang yang mewajibkan agar pemerintah menyesuaikan PP yang telah ditetapkan paling lambat dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

"Fungsi linmas berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Urusan nama lembaga dan eselonering tentu mengacu kepada peraturan organisasi dan tata kerja yang berlaku. Sementara Badan KesbangPol dan linmas berubah menjadi Badan Kesbangpol saja denga fokus kepada fungsi Kesatuan bangsa dan politik saja," tutur Saleh. IQ