Pembahasan APBD Perubahan Kota Parepare Bakal Molor

PAREPARE, TimurNews.com -- Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan akan bertepatan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Parepare Agustus 2013 mendatang, tentunya dua agenda ini tidak dapat berjalan bersamaan sehingga ada kekuatiran pembahasan anggaran yang dikorbankan dengan mengundurkan jadwal pembahasannya. Hal serupa juga pernah terjadi pada pembahasan anggaran perubahan tahun 2012 lalu.

"Kami yakin pembahasan APBD Perubahan kembali molor," kata Kordinator Lembaga Swadaya Masyarakat People Care Andi Nilawati. Dia juga mengatakan pada pembahasa APBD perubahan 2012 lalu molor hingga bulan Desember, jika seperti itu, menurutnya, apa yang bisa dilakukan pemerintah dengan waktu yang hanya tinggal beberapa hari. Sementara dalam waktu yang tidak terlalu lama, DPRD akan kembali membahas masalah APBD Pokok.

Asumsinya, proses dan tahapan pemilukada dapat menjadi penyebab molornya pembahasan itu, sebab para legislator lebih banyak menghibahkan waktu, pikiran dan tenaga memenangkan jagoan yang diusung oleh Partai politiknya, ketimbang fokus pada pembahasan anggaran tersebut " Tidak ada agenda politik yang urgen saja seperti tahun 2012 lalu, molor apalagi dengan adanya pemilihan walikota," kata Andi Nilawati.

Menurut Andi Nilawati, idealnya pembahasan dan penetapan APBD Perubahan dilakukan sebelum Agustus, namun pada saat itu merupakan puncak dari pesta Demokrasi yang akan digelar di Kota Parepare. Dia juga khawatirkan, jika legislator asal ketuk palu untuk menggugurkan kewajiban dan karena deadline yang dimiliki.

Abdul Rahman Shaleh Anggota DPRD Kota Parepare  tidak menampik hal ini, menurutnya pembahasan dan penetapan APBD Perubahan bisa saja kembali molor, sebab dua Pimpinan DPRD kota Parepare maju sebagai kandidat pemilihan walikota masing-masing Wakil Ketua Andi Darmawansa menjadi Bakal Calon Wakil Wali Kota dari Sjamsu Alam yang saat ini menjabat sebagai Walikota, sedang wakil Walikota lainnya Syaifuddin Laintang maju mendampingi Andi Babba Oddol. " Bisa saja APBD Perubahan molor seperti tahun sebelumnya," kata Abdul Rahman Shaleh.

Dia juga mengatakan, tergantung dari Pimpinan Dewan dalam menyiasati pembahasan APBD perubahan itu agar tidak molor. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Syaifuddin Laintang mengatakan Pimpinan DPRD Kota Parepare masih melakukan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut, sebab kedepan akan dilakukan pengangkatan Pimpinan sementara. "Jika Pimpinan sementara tidak bisa mengambil kebijakan, maka tentu akan molor lagi," katanya. PR

Kader Golkar Pinrang Protes Pemberian Rekomendasi

PINRANG, TimurNews.com --Puluhan kader, simpatisan dan organisasi sayap Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pinrang, mendatangi kantor DPD setempat terkait adanya oknum-oknum pada kepengurusan Pimpinan Partai Pusat yang diduga bermain mata dalam pemberian rekomendasi bagi Bakal pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang akan di usung Partai Golkar pada Pemilukada Pinrang september mendatang.

Aksi yang dilakukan para kader Golkar tersebut bermodalkan bocoran hasil survay DPP partai Golkar dalam menentukan Bakal calon yang akan di usung dimana survay menetapkan Andi Aslam Patonangi memperoleh popularitas 50,5 persen jauh lebih tinggi dari Ir.Abdullah Rasyid yang hanya mendapatkan 7,8 persen. Tapi justru yang mengendarai Partai Golkar, adalah bakal calon yang memiliki survey rendah, sehingga kader-kader tersebut menilai ada oknum di DPP Golkar yang bermain mata dalam penentuan rekomendasi tersebut.

Aksi yang mendapatkan pengawalan dari TNI dan Polisi setempat mereka mengatakan Partai Golkar kabupaten Pinrang mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di DPP yang memperjual belikan rekomendasi, dan meminta kepengurusan DPP lebih selektif menempatkan pengurus yang berkapabilitas dalam kepengurusan. "Jangan sampai orang-orang ini yang merusak Partai Golkar," kata Kordinator Aksi Dani Al Pinrani.

Pada pendaftaran Bakal Calon ( Balon) Andi Aslam Patonangi- Muhammad Darwis Bastama (A2P Berdarma ) Kamis 2 Mei 2013 lalu, Pengurus DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan La Kama Wiyaka menegaskan dirinya diberikan mandat oleh Partai Golkar menyatakan dukungan kepada pasangan A2P Berdarma " Sebagai pemegang mandat Partai Golkar, memberikan dukungan itu kepada pasangan Aslam patonangi- Muhammad Darwis Bastama sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati Pinrang, "katanya di depan ketua dan Anggota KPU serta Simpatisan A2P berdarma, namun pada penetapan rekomendasi usungan itu diberikan kepada Ir.Abdullah Rasyid- Faisal Tahir Syarkawi ( Idola).

Adapun pernyataan yang dikeluarkan Bakal calon Bupati  Ir.H.Abdullah Rasyid, menurutnya hasil survey hanya salah satu persyaratan, disamping pertimbangan lain yang dilakukan oleh DPP dalam memberikan rekomendasi kepada Bakal calon yang di usung oleh partai itu "Tidak mungkin, Golkar memberikan rekomendasi kepada saya, jika tidak bagus penilaiannya kepada saya," katanya.

Sumber di DPP Partai Golkar menyebutkan selain berpatokan pada hasil survey, beberapa pertimbangan lain yang menjadi perhatian dalam menentukan rekomendasi partai Golkar untuk diberikan kepada salah satu bakal calon yang akan di usung " Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan DPP sebelum memberikan rekomendasi itu," katanya. Diantara pertimbangan tersebut seperti, dedikasi dan pengabdian yang diberikan kepada bakal calon itu kepada Partai Golkar. PR

Zain Katoe Dicopot Sebagai Ketua DPD Golkar Parepare

PAREPARE, TimurNews.com --Sejak 4 Mai 2013 secara resmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat pencopotan terhadap Zain Katoe sebagai Ketua DPD Tingkat II Kota Parepare, Surat Keputusan bernomor : 005/DPD-I/PG/V/2013 tersebut di tandatangani Syahrul Yasin Limpo dan Pangeran Rahim selaku ketua dan sekertaris DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Dasar diterbitkan surat pencopotan terhadapa mantan Wali Kota Parepare tersebut dikarenakan yang bersangkutan tersankut permasalahan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini telah menjadi penghuni penjara yang ada di Kota Makassar.

Wakil Ketua  Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Parepare Tommy Sunarto mengatakan pencopotan sebagai langkah penyelamatan organisasi, sebab situasi yang dihadapi oleh Partai berlambang pohon beringin ini sangat dilematis, karena harus menghadapi pemilihan Wali Kota dan Daftar Calon Legislatif   "Jika ada dokumen-dokumen yang tidak valid hanya karena tanda tangan, yang jelas Partai Golkar yang dirugikan." katanya.

Sehingga itu, dalam waktu dekat DPD II Partai Golkar Parepare akan melakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengkonsolidasikan kader-kader Golkar karena kader partai masih solid baik menghadapi Pilkada maupun Pemilihan Legislatif.

Proses pencopotan Zain Katoe dari jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare sudah sangat terlambat menurut Wakil Ketua Bidang Hukum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan HM Taufan Pawe yang juga masuk bursa bakal Calon Walikota Parepare. Sesuai dengan aturan, kata dia, jika Kader Partai Golkar bermasalah dengan hukum dan divonis diatas lima tahun maka harus di non aktifkan "Sementara Kasus Zain Katoe sudah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dilakukan pemberhentian.

Dia juga menegaskan jika pencopotan itu tidak berkaitan dengan proses pemilihan Walikota yang akan berlangsung di Kota Bandar madani yang akan datang. Adapun informasi yang di himpun menyebutkan pencopotan terhadap Zain Katoe sengaja menunggu keputusan tetap dari Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus Korupsi Penyertaan modal di PT Bandar Madani yang merugikan Negara Rp1,5 Milyar yang menyeret Zain Katoe ke penjara.

Yasser Aslan Tjanring kerabat Zaen Katoe, menyampaikan pada wartawan jika bekas Wali Kota Parepare itu ikhlas di copot sebagai Ketua DPD Partai Golkar di Parepare "Beliau ikhlas di copot, meski telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk Partai Golkar selama 40 tahun," katanya   di Warkop Aneka Jaya, Jalan Andi Cammi Parepare

Bukan hanya pernyataan Zain katoe yang disampaikan, dia juga mengatakan secara organisasi di tubuh Golkar memang ada aturan, namun jika aturan itu hendak di tegakkan tiga atau enam bulan yang lalu sudah dilakukan pencopotan  "Ini seakan-akan mempetak komplikkan antara pengurus DPD I dan II sebagai bentuk kerisaun dan kegelisahan segelintir orang yang ada di tubuh Partai."

Bahkan dia menilai pencopotan itu terkesan pembunuhan karakter, sebab pencopotan berdekatan dengan pendaftaran  Herman Zain Katoe sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota "Justru cara-cara seperti ini, kami anggap mengobok-obok Golkar," kata dia. PR

PNS dan Wartawan Diminta Netral

PINRANG, TimurNews.com --- Usai melakukan pendaftaran di KPU Pinrang sebagai bakal calon Bupati Pinrang,  sekitar pukul 11.00 wita yang diantar puluhan ribu pendukungnya dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat, H.Andi Irwan Hamid meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat dan wartawan tetap netral dalam proses pemilihan bupati mendatang.

Andi Irwan Hamid yang berpasangan dengan H.Andi Mappayukki mengusung tagline IDAMAN mendapatkan dukungan empat partai yakni, Demokrat, PKB ,PKPB dan PBB. "Kuat dugaan kami, PNS diarahkan untuk memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon," kata Irwan Rabu, 1 Mei 2013 di kediamannya. Dia juga mengatakan pihaknya meminta proses Pemilihan kepala Daerah ini berlangsung aman dan terkendali tanpa harus mengintervensi orang-orang lain untuk mendukungnya. Pada initinya Pemilukada harus berjalan damai tampa adanya tekanan.

Optimis yang tinggi lolos setiap tahapan di KPU hingga memenangkan pemilihan bupati juga disampaikannya dimana dia mengatakan "Jangankan lulus jadi calon, keyakinan kami justru akan memenangkan pemilihan bupati," katanya. Pihak KPU Pinrang juga telah menyatakan bahwa berkas calon tersebut telah dinyatakan lengkap san siap diverivikasi. PR

Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Bone Umumkan 20 Besar calon Komisioner

Aksi Hamzah calon komisioner KPU  Bone

WATAMPONE, TimurNews.com --- Tim Seleksi Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, Rabu, 1 Mei 2013 mengumumkan 20 besar calon Komisioner Bone, dari 20 orang tersebut akan disaring menjadi 10 orang yang nantinya dikirim ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat pengumuman beberapa nama komisioner lama KPU Bone juga terpampan seperti, Aksi Hamzah, Muhiyyin. Komisioner lainnya yang lulus pada tahap 20 besar seperti, Abdul rachim, Izharul Haq, Lukman, Amiruddin, Maming G, Arizal Hadi,  Asdar, Musaddik A, Asriaty, Mustakim, Azizah Azis, Veronika E, Darwis T,  Takdir, Ernidah M, Yusnan S,  Ilham S dan Yusran.

Sejak diumumkan nama-nama tersebut, tim seleksi mulai pula menerima pengaduan masyarakat untuk dapat dijadikan bahan referensi dalam penentuan 10 besar calon Komisioner Bone, dimana pengaduan masyarakat berakhir pada 8 Mei 2013. "Semua permasalahan yang muncul, baik langsung disampaikan masyarakat maupun dari yang lainnya bisa menjadi referensi tim seleksi,"kata DR Andi Nuzul, Ketua Tim Seleksi calon Komisioner Bone.

Harapan beberapa masyarakat bone, terhadap tim seleksi betul-betul selektif dalam menentukan 10 besar calon Komisioner Bone tersebut. Mengingat diantara 20 nama tersebut ada komisioner KPU Bone sebelumnya diduga pernah melakukan mark up pengadaan tas PPK dan PPS. Oknum yang dimaksud tersebut pernah dilaporkan oleh Mukhawas Ketua LSM Latenritatta ke Unit Tipikor Polres Bone terkait dugaan korupsi dan Mark Up pengadaan tas PPK dan PPS. ONE

Kader Kecewa, Baliho Ketua DPP PAN Dirusak

Kader PAN Pinrang Rusak Baliho Ketua DPP

PINRANG, TimurNews.com -- Buntut dari kekecewaan pengurus cabang dan organisasi pemuda Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pinrang merusak baliho Hatta Radjasa Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN yang terpasang di halaman kantor partai tersebut. Kekecewaan pengurus organisasi sayap partai bermula dilakukannya pemindahan daerah pemilihan (Dapil) calon legislatif PAN dari dapil III ke dapil II yang meliputi Parepare, Barru, Maros.

Pemindahan dapil dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap caleg DPR RI asal Kabupeten Pinrang. Syamsul S La Patta, Kordinator Aksi, Senin, 22 April 2013 sore, mengatakan Bakal Calon DPR RI Lukman Budiman, telah membangun jaringan di dapil III selama tiga tahun terakhir, namun tanpa alasan, dipindahkan ke dapil II  yang katanya caleg itu tidak pernah melakukan sosialisasi di wilayah tersebut. "Ini sangat memprihatinkan karena ditempatkan di daerah yang salah, ini adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan DPP PAN terhadap kadernya sendiri," katanya.

Sementara Solihin Pengurus Organisasi Kepemudaan PAN mengatakan  DPD II PAN Pinrang terkesan berdiam diri terhadap pengebirian yang dilakukan oleh  DPP terhadap kader sendiri yang ditempatkan di daerah yang asing bagi Caleg itu "Sangat disayangkan, Kader PAN yang berpotensi mewakili daerahnya, tapi justru di pindahkan dan DPD hanya berdiam diri tanpa memperjuangkan kadernya untuk dikembalikan ke dapil semula."

Walaupun hal ini sangat disayangkan oleh Ketua DPD II PAN Pinrang H. Hasim Padu, namun menurutnya ada mekanisme dalam pencalegkan di tubuh PAN, sehingga DPD tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan DPP. "Kami juga prihatin, Tapi keprihatinan kami berbeda."

Hanya Sekertaris DPD II Partai Amanat Nasional (PAN) Pinrang Zainul Arifin yang memberikan bantahan jika DPD PAN Pinrang berdiam diri terhadap pemindahan Lukman Budiman untuk bertarung di dapil II "Sejak awal, DPD PAN Pinrang telah merekomendasikan beliau untuk masuk caleg dapil III. "

Namun keputusan DPP kata Zainul menempatkan Lukman Budiman sebagai Bakal Calon Legislatif  yang akan berjuang memperebutkan kursi yang ada di dapil  II "Tidak seorang pun yang sepakat dengan itu."

Zainul juga mengatakan pihak DPD II PAN Pinrang siap bertanda tangan, jika organisasi sayap menyurat ke DPP sebagai bentuk protes terhadap penempatan Calon Legislator asal Pinrang itu, ke dapil II . Terkait permintaan menyurat hari ini Selasa, 23 April 2013 menyebutkan organisasi sayap PAN dan 12 DPC dan DPD akan menyurat, sebagai aksi protes ke DPP terkait masalah tersebut. PR

Beberapa Parpol Di Bone Belum Menyetor DCS

WATAMPONE, TimurNews.com --  Hari ini Senin, 24 April 2013 merupakn hari terakhir pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 di KPUD Bone. Tapi masih ada beberapa parpol yang belum memasukkan DCSnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPUD Bone, Aksi Hamsah.

Parpol yang telah mendaftarkan DCSnya sejak Minggu, 21 April kemarin seperti, Partai Demokrat, Golkar dan hari ini PPP, PBB, Hanura, PKB, PDIP, dan Partai NasDem.

"Hingga pukul 14.30 wita masih ada beberapa parpol yang belum menyetor berkas DCS seperti, PKS, PKPI, PAN, dan Gerindra," katanya. Sementara pendaftaran berakhir pada pukul 16.00 wita hari ini. Jadi siapa yang mendaftar lewat dari aturan tersebut maka sudah pasti akan ditolak. ONE

Sultani Siap Mendaftar di KPU Sebagai Calon Bupati Pinrang

TimurNews

PINRANG, TimurNews.com --– Dihadapan ratusan tim pemenagan yang berkumpul di posko pemenangan Sultani, Minggu malam, 12 April 2013. Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih (FB-LMP) Kabupaten Pinrang. Dr H Sultani Spd Msi, mengatakan kesiapannya mendaftar sebagai bakal calon Bupati Pinrang priode 2014 - 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang.

Soal maraknya isu berkembang belakangan ini yang menyatakan Sultani, tidak memiliki kendaraan politik untuk maju sebagai calon telah terbantahkan sejak pertemuan yang dilakukan dengan timnya. Dimana dia meminta kepada semua tim untuk bekerja dan berkoordinasi dengan pendukung dan simpatisannya karena sejumlah rekomendasi partai telah dimilikinya saat ini.

Tim pemenangan yang diberi sebutan "The Doctor" juga diminta adanya kerjasama yang baik, menurutnya hanya dengan kerjasama yang baik apa yang diinginkan dapat diraih. Walaupun Sultani telah menyatakan diri telah siap mendaftar di KPU Pinrang namun hingga kini belum diketahui siapa nantinya yang akan mendampinginya.

"Soal wakil, nanti survai dan penelitian yang menentukan," kata Ketua Kerukunan Keluarga Besar Pattinjo (Kesarpati) Pinrang tersebut. Karena menurutnya untuk memilih siapa yang akan mendampinginya tentu harus lebih teliti dalam memilih karena dalam memimpin sebuah daerah harus satu komitmen antara seorang bupati dengan wakil bupati demi kesejahteraan rakyat.  Namun yang pasti seorang wakil menurutnya diharapkan dapat mendongrak popularitas dan elektabilitas dalam memenangkan pemilihan bupati dan terlebih harus satu komitmen dalam memimpin Bumi Lasinrang.

Soal isu yang berkembang yang menyatakan dirinya tidak memiliki kendaraan politik. Dia juga mengatakan meski dirinya di Jakarta isu itu juga didegarnya. "Alhamdulillah dengan membawah rekomendasi sejumlah partai artinya, kita siap mendaftar di KPU Pinrang sebagai calon bupati," kata Sultani.

Usai menyampaikan pengarahan pada tim pemenangannya yang diberi sebutan "The Doctor" selain memberikan penjelasan kepada tim untuk diteruskan kepada pendukung dan simpatisannya juga untuk mementahkan isu yang berkembang belakangan ini yang menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki kendaraan untuk maju mencalonkan diri.

Meski dirinya berada di Jakarta isu belakangan ini yang menyebutkan jika dia tidak memiliki kendaraan politik juga didengarkannya, tapi menurutnya ini semua sebagai motivasi untuk terus bekerja dan menjawab tantangan tersebut. "Alhamdulillah dengan membawah rekomendasi sejumlah partai artinya, kita siap mendaftar di KPU Pinrang sebagai calon bupati," kata Sultani.

Namun rekomendasi dari partai mana saja yang telah didapatkan Sultani yang akan mendukungnya maju pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pinrang belum mau dia bocorkan dan lebih memilih akan menyampaikan jelang pendaftaran dimana waktu pendaftaran akan dilakukan pada saat yang tepat.

Setelah menjawab kegundahan tim pemenangan atas isu yang berkembang. Saat ini timnya pun mulai bergairah kembali, seperti salah seorang tim pemenangan Ramli yang berdomisilih di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan kandidat Sultani membuat dirinya termotivasi untuk bekerja lebih keras demi memenangkan pemilihan bupati untuk periode 2014-2019.

Bukan cuma itu, dia juga mengajak kepada Tim SL, singkatan dari nama Sultani, lainnya untuk bekerja keras. “Mari kita bekerja maksimal dalam rangka memenangkan calon yang peduli rakyat kecil, seperti pada sebelas programnya yang selain memihak kepada masyarakat kecil juga memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) didaerah ini. kata Ramli.

Bukan hanya Ramli yang mengatakan keseriusannya dalam memenagkan Sultani, tapi tim The Doctor lainnya seperti Anas juga mengatakan kesiapannya. Bahkan dia mengatakan isu yang berkembang ada pihak yang sengaja melemparkan ke publik sebagai strategis melemahkan tim The Doctor. Namun, baginya bersama timnya siap berjuang untuk Sultani. “Dengan arahan yang diberikan kandidat kami cukup telah menjawab itu semua. PR

Pelantikan Bupati Bone Gunakan Pengamanan Berlapis

WATAMPONE, timurnews.com -- Mulai sore ini Selasa, 16 April 2013 pihak kepolisan bersama TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Anggota Pramuka merapatkan barisan mengawal dan mengamankan pelantikan Bupati Bone terpilih Andi Baso Fahsar M Padjalangi - H Ambo Dalle yang akan berlangsung di lapangan merdeka watampone, Kamis, 18 April 2013 mendatang.

Pelantikan melalui rapat paripurna istimewah DPRD Bone tersebut nantinya melibatkan porsenil Polri sebanyak 500, TNI 100, Brimob 113 serta pengamanan dari pemerintah setempat yakni  Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Pada apel kesiapan penyambutan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone, Kapolres Bone, AKBP R Andria Martinus, sore ini mengatakan pengamanan telah dilakukan saat ini juga. "Ingat Polres Bone merupakan pelopor Pilkada damai, dan saya mau ini dipertahankan terus," katanya.

Terkait pengamanan pelantikan Bupati Bone Wakopolres Bone, Kompol Eka Dharma Ginting mengatakan, setiap personil harus selalu berkoordinasi dengan koordinator wilayahnya serta harus mengenal betul kondisi lokasi masing-masing.

"Setiap koordinator wilayah harus mengecek perwira pengendali secara berjenjang dan memberi pengarahan secara tehnis kepada personilnya. Begitu juga sebaliknya," kata Eka. Dia juga mengharuskan dan mewajibkan anggotanya melaporkan perkembangan situasi di lokasi masing-masing kepada perwira pengendali korwil secara berjenjang.

Pengamanan ini dibagi menjadi empat ring, ring I disekitar lapangan, ring II sepanjang pinggiran lapangan, Ring III, rujab dan sekitarnya, ring IV, sepanjang jalan protokol yang dianggap rawan. Sistem pengamanan berlapis yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar pihak keamanan tidak terlena mulai dari tahap dimulai hingga selesainya pelantikan bahkan bukan hanya itu tetapi Polisi akan berusaha memberi pelayanan dan kenyamanan masyarakat Bone.ONE

Perempuan Jangan Pelengkap Saja di Parpol

WATAMPONE, timurnews.com --- Partai Politik diharapkan betul-betul mengindetifikasi perempuan-perempuan potensial untuk melenggang ke kursi parlemen bukan hanya sebatas bakal calon legislatif (bacaleg), saat ini terkadang keterwakilan perempuan pada legislatif tidak memenuhi kuota 30 persen, sehingga perempuan hanya menjadi pelengkap saja demi tercapainya kouta.

Agar kedepannya tidak terjadi hal demikian lagi, Andi Ratnawati, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone, menyampaikan keinginannya agar perempuan tidak hanya sebagai bacaleg saja tapi harus melenggang ke kursi parlemen agar ada kesetaraan peran dan posisi perempuan dengan laki-laki dalam kuasa pengambilan keputusan.

Menurut Ratnawati kekurangan parpol saat ini, adalah kurangnya kadernisasi terhadap perempuan sehingga mesin parpol tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana pengurus parpol kurang memahami isu gender tentang keterwakilan dan posisi perempuan. Agar dapat menjadi penentu kebijakan dan menyuarakan aspirasi perempuan LPP Bone, mengadakan pendidikan politik terhadap perempuan di daerah tersebut.

"Saya mengharapkan para parpol memberikan skala proritas nomor urut terhadap bacaleg perempuan," kata Ratnawati. Minimal ada dua perempuan yang memiliki nomor urut satu pada setiap parpol minimal di dua dapil pada lima dapil di Kabupaten Bone. Dengan catatan internal perempuan itu sendiri harus memiliki SDM yang baik, sehingga bisa memberi warna bukan hanya mengikuti arus khususnya pada saat pelaksanaan sidang parlemen dan bukan menjadi pendengar setia. Bukan hanya parpol yang diminta memberikan nomor urut satu akan tetapi KPUD Bone juga diharapkan agar mengedepankan perempuan dalam pemberian nomor urut satu agar keterwakilan perempuan dapat maksimal.

Terkait permintaan agar KPUD Bone memberikan nomor urut satu terhadap bacaleg perempuan. Aksi Hamzah Ketua KPUD Bone, mengungkapkan KPUD Bone tidak memiliki kewenangan menentukan nomor urut calon. " Penentuan nomor urut calon, itu kewenangan parpol," kata Aksi Hamzah.

Adapun pernyataan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Amin yang mengungkapkan untuk penentuan nomor urut calon mekanismenya dilakukan oleh internal parpol. Itulah sebabnya PPP memberlakukan bacaleg perempuannya minimalnya magister, agar memiliki kompetensi dan bukan hanya pelengkap. ONE

AJI Makassar Kecam Pembakaran Palopo Pos

MAKASiSAR, tmurnews.com --- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengecam pembakaran kantor surat kabar harian Palopo Pos dan kantor perwakilan surat kabar Fajar di jalan jenderal Sudirman kota Palopo, Sulawesi Selatan, Ahad 31 Maret 2013.

Untuk itu, AJI Makassar meminta polisi segera menangkap dan menyidik para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi profesi jurnalis ini menilai pembakaran kantor media adalah tindakan kriminalisasi terhadap dunia pers yang  melecehkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Menganiaya, mengancam,dan merampas alat kerja wartawan adalah tindak pidana," kata Mardiana Rusli, Ketua AJI Makassar. Jika ada warga yang merasa dirugikan oleh media, Mardiana meminta semua pihak menggunakan mekanisme hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers.

AJI Makassar menegaskan masih mencari informasi soal ada tidaknya pelanggaran etika jurnalistik oleh koran Palopo. "Jika pembakaran ini ada hubungan dengan konten pemberitaan Palopo Pos terkait pemilihan Walikota Palopo, maka masalahnya bisa diserahkan ke Dewan Pers," katanya. Karena itu, AJI Makassar mengimbau semua jurnalis dan media yang sedang meliput konflik pilkada kota Palopo untuk senantiasa mengedepankan independensi, integritas dan kejujuran.

Kerusuhan di kota Palopo terjadi sekitar pukul 13.00 WITA pada Minggu 31 Maret 2013. Massa dari salah satu calon wali kota yang kalah, melakukan tindakan brutal dengan cara membakar sejumlah gedung vital di Kota Palopo termasuk kantor surat kabar harian Palopo Pos dan surat kabar Fajar Biro Palopo.

TEMPO

Presiden Kumpulkan Pejabat Negara Terkait Kerusuhan Palopo

tempo

JAKARTA, timurnews.com  -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memimpin rapat kabinet di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin, 1 April 2013. Rapat yang membahas situasi pasca-kerusuhan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, ini dimulai pukul 11.00 WIB.

Sejumlah pejabat negara yang bakal mengikuti rapat ini adalah Wakil Presiden Boediono; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Ada juga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Rusuh di Palopo bermula saat Komisi Pemilihan Umum Palopo menetapkan pasangan Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA) sebagai pemenang pemilihan kepala daerah dengan perolehan 37.469 suara. Sedangkan rivalnya, Haidir Basir-Thamrin Jufri (Hati), meraih 36.731 suara. Selisih antara keduanya hanya 738 suara.

Namun, setelah rapat pleno penetapan JA sebagai wali kota dan wakil wali kota selesai, tiba-tiba sekitar 500 orang pendukung salah satu pasangan calon bertindak anarkistis dengan melemparkan batu dan bom molotov. Mereka kemudian merusak dan membakar sejumlah bangunan, seperti kantor Wali Kota, KPU, DPD Partai Golkar, dan Harian Palopo Pos.

TEMPO

Fahsar - Ambo Dalle Siap Besarkan Golkar di Bone

IQ

WATAMPONE, timurnews.com --  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Bone menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)  Minggu, 10 Maret 2013 di Sekertariat Golkar Bone di Jalan Besse Kajuara Watampone, kelurahan jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Bone dan Ambo Dalle menjadi Ketua Harian DPD II Golkar Bone.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel M Roem, yang membuka langsung Musdalub tersebut yang dihadiri unsur partai, yakni 27 pimpinan cabang partai, pengurus DPD provinsi, DPD kabupaten dan perwakilan organisasi sayap partai (AMPG dan KPPG) serta perwakilan delapan organisasi hasta karya partai Golkar

Fahsar dalam sambutannya meninta dukungan semua pihak untuk tetap membantunya bersama Ambo Dalle, agar mampu membesarkan partai terbesar di Sulawesi Selatan itu pada pemilu 2014 mendatang.

"Doakan saya dengan pak Ambo Dalle mampu berbuat yang terbaik bagi Golkar dan mengibarkan panji partai setinggi-tingginya," ungkap Fahsar dalam sambutannya usai menerima panji partai dihadapan peserta Musdalub.

Sebelumnya, membuka acara musdalup, Plt Ketua Golkar Bone, Andi Akbar Yahya, dalam sambutannya didepan peserta musdalup, menyampaikan kemenangan golkar dalam pemilukada menandakan kecintaan rakyat bone. Dia mentarget perolehan kursi dalam pemilihan legislatif 2014 minimal meraih 27 kursi. "Semua ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bone karena suara golkar adalah suara rakyat", tegasnya.

Sementara fungsionarir DPD I partai golkar Andi Muh.Roem yang membuka acara musdalub tersebut menjelaskan dalam setiap usai perhelatan akbar, kita harus bersih dalam tubuh organisasi, hal tersebut dilakukan untuk memantapkan konsilidasi partai menuju pemenangan pemilu 2014. Dengan harapan nantinya semua kabupaten kota sudah bisa mendaftarkan calegnya sampai 9 april mendaftar. "Kita meminta seluruh kader untuk Tetap menjaga kebersamaan, dan menjaga kesabaran dalam setiap proses yang dalam golkar.IQ

10 Maret Golkan Bone Kembali Miliki Ketua

Ambo Dalle : Pemilihan Ketua Bakal Aklamasi.

Fajar.

WATAMPONE, timurnews.com  ---  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)  10 Maret 2013 mendatang yang rencananya akan berlangsung di Sekertariat Golkar Bone di Jalan Besse Kajuara Watampone dalam rangka memilih pemimpin Golkar DPD II Bone, sejak ditinggal HAM Idris Galigo.

Sekertaris panitia penyelenggara Musdalub DPD II Golkar Bone, Andi Irwansyah, di ruang kerjanya, Kamis, 7 Maret 2013 mengungkapkan sebenarnya kegiatan tersebut sebenarnya ranahnya DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, namun panitia pelaksana dan pelaksanaannya di DPD II Golkar Bone.

"DPD I Provinsi selaku penyelenggara dan menunjuk panitia pelaksana lokal untuk menyiapkan teknis pelaksanaan. Adapun materi dan kelengkapan persidangan disiapkan oleh pengurus provinsi," kata Andi Irwansyah.

Menghadapi Musdalub sejauh ini panitia telah mengedarkan 200 undangan. Adapun perserta yang diundang terdiri dari 31 unsur partai, yakni 27 pimpinan cabang partai, satu dari DPD provinsi, satu dari DPD kabupaten dan perwakilan organisasi sayap partai (AMPG dan KPPG) serta perwakilan delapan organisasi hasta karya partai Golkar. Dan untuk tingkat kabupaten sendiri diketuai  Ir H Ifrayim Sunusi.

Saat ini telah terdengar sebanyak tiga nama kader yang mencuat di Golkar Bone yang berpeluang menjadi Ketua DPD II, yakni Plt Ketua Golkar Bone saat ini, Andi Akbar Yahya, Ketua DPRD Bone, Ambo Dalle (Wakil Bupati Bone terpilih), dan Bupati Bone terpilih, Andi Baso Fahsar M Padjalangi. Dari ketiga nama tersebut, Andi Baso Fahsar M Padjalangi yang merupakan calon terkuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini di Kabupaten Bone.

Secara terpisah, Ambo Dalle mengungkapkan kalau Musdalub Golkar DPD II Bone nantinya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat dan pemilihan ketua bakal dilakukan secara aklamasi. Dari bocoran yang berhasil didapat bahwa sudah ada kesepakatan komitmen antara Andi Baso Fahsar M Padjalangi dengan Ambo Dalle lewat pertemuan yang dilaksanakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

"Skenarionya sudah diatur di DPP Golkar dan keduanya (Andi Fahsar - Ambo Dalle) telah dipertemukan di DPP Golkar. Andi Fahsar yang jadi Ketua Umum dan Ambo Dalle menjadi Ketua Harian. Jadi besar memang kemungkinan kalau Musdalub Golkar Bone akan aklamasi dalam pemilihan pimpinan atau Ketua DPD II," ungkap yang memberikan bocoran tersebut. ONE

Parpol Kesulitan Dapatkan Figur Caleg Perempuan

WATAMPONE, timurnews.com --- Hingga saat ini masih banyak Partai Politik di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang kesulitan mendapatkan figur perempuan untuk diusulkan menjadi Calon Legislatif pada DPRD Bone 2014 mendatang, sementara diketahui jumlah perempuan lebih dominan dibanding laki-laki. Penyebabnya selain kurangnya minat perempuan bone menjadi Caleg juga disebabkan dunia politik bagi perempuan masih dianggap tabu, sehingga dengan sendirinya membuat kaum perempuan itu termarjinalkan.

Menurut Muhiyyin, Anggota KPU Bone, divisi tekhnis pemilihan. Syarat keterwakilan DPRD Perempuan harus mencapai 30 persen sehingga setiap parpol harus memiliki caleg perempuan sebanyak 30 persen.

"Andaikan dalam parpol tidak ada perempuan yang mendaftar maka KPU Bone akan mengembalikan ke Parpol masing-masing. Saat ini, kita masih menunggu hasil Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan calon legislatif," kata Muhiyyin.

Sayarat 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD mengundang reaksi dari Andi Basri Rani, Sekretaris Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bone, dimana dia mengungkapkan minat perempuan terhadap politik belum begitu besar ketimbang laki-laki, sehingga terkadang parpol selain Golkar, agak kesulitan mendapatkan perempuan untuk menjadi caleg.

"Secara keseluruhan (semua daerah pemilihan), kemungkinan untuk mencapai 30 persen tidaklah susah, tetapi kalau setiap daerah pemilihan (dapil) harus 30 persen keterwakilan perempuan, ini yang menjadi tanda tanya karena hanya partai-partai tertentu saja yang banyak peminatnya dari kaum perempuan," kata Basri, Senin 4 Maret 2013.

Andi Edi, pengamat politik di Kabupaten Bone mengatakan memang ada kecenderungan perempuan di Kota yang berjuluk "Aru Palakka" ini masih menganggap tabu dalam berpolitik, sehingga membuat kaumnya sendiri termajinalkan.

"Kabupaten Bone, masih menjunjung tinggi adat istiadat atau budaya, sehingga ada anggapan kalau perempuan kerjanya bukan mengurusi politik tetapi lebih banyak mengurusi rumah tangga," ucap Andi Edi.

Pernyataan yang senada juga diungkapkann A Asia A Pananrangi, Koordinator Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone, dimana dia mengatakan masyarakat kita beranggapan kalau dunia politik adalah dunia laki-laki yang tidak baik untuk perempuan. Penyebab lainnya sehingga perempuan sangat jarang berpolitik adalah, pengurus parpol selalu suka rapat malam, sehingga masyarakat menganggap tidak cocok untuk perempuan, bukan cuma itu.

"Bukan cuma itu, selama ini peluang perempuan untuk berkecimpung di kancah politik agak tertutup," kata A Asia A Pananrangi.

Di DPRD Bone saat ini memiliki anggota Dewan sebanyak 45 orang diantaranya delapan orang perempuan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dua orang, Partai Demokrat satu orang, dan selebihnya Partai Golkar sebanyak lima orang.  ONE | IQ | MP

Duet ACCmi Pecah Demi Senayan

Pasangan ACCmi

WATAMPONE, timurnews  ---  Pada pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu di Kabuaten Bone, Sulawesi Selatan, dua anak muda menyatukan visi misi untuk memimpin Kabupaten Bone. Keduanya pun sepakat berduet dengan menyepakati tagline "ACCmi" yang diambil dari penggalan nama keduanya yakni Andi Irsan Idris Galigo - Andi Yuslim Patawari. Sayang keduanya belum mendapatkan kepercayaan masyarakat bone sehingga niat baik keduanya kandas.

Keduanya memang pasangan yang cukup serasi. Tapi itu sebelum keduanya dinyatakan gagal memenagkan pemilihan Bupati Bone. Belakangan ini dikabarkan keduanya tidak lagi memiliki tujuan yang akan diperjuankan bersama-sama akan tetapi dikabarkan keduanya telah pecah dari kongsi yang terbangun selama ini dan akan saling memperebutkan daerah pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan menuju senayan dan menjadi wakil rakyat di DPR RI.

Kepastian keduanya bakal berduet menuju DPR RI terungkap setelah keduanya mengakui akan kembali ke kancah politik. Andi Irsan Idris Galigo, memperlihatkan keseriusannya setelah mendaftar melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pendaftaran pria yang akrab disapa ACC ini sebagai calon anggota DPR RI di partai yang dikomandoi Prabowo Subianto itu melalui jalur DPD Partai Gerindra Sulsel.

"Saya mendaftar di Partai Gerindra untuk caleg DPR RI," kata Irsan kepada wartawan.

Sementara itu, Andi Yuslim Patawari (AYP) mengakui pula akan mendaftar menjadi caleg DPR RI di dapil II. "Saya akan mendaftar caleg DPR RI di dapil II, walau saat ini belum ada yang pasti lewat partai politik (parpol) apa," ucapnya. Dari informasi yang didapatkan, saat ini AYP sedang melakukan lobi pada sejumlah partai seperti, partai Gerindra, Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan partai Nasional Demokrat (NasDem). IQ

Warga Diancam Penggal Kepala Karena Dituduh Teroris

JAKARTA, timurnews.com — Sejumlah warga pemilih di Kabupaten Toraja pada Pilkada Sulsel 2013, mengaku ketakutan dan trauma karena diancam akan dipenggal kepalanya, jika tidak mendukung pasangan Cagub ‘Sayang’. Mereka juga dituduh sebagai teroris suruhan Cawagub Azis Qahhar Mudzakkar, pasangan Cagub Ilham-Azis (IA).

Kesaksian tersebut disampaikan di depan sidang sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dipimpin Mahfud MD. Pasangan IA menggugat KPUD terkait pengumuman hasil Pilkada. Pasangan IA sebagai pemohon diwakili tim kuasa hukum dipimpin Adi Warman, sedang KPUD sebagai termohon diwakili Mappinawang dan pasangan Sayang sebagai pihak terkait diwakili Adnan Buyung Nasution.

Slamet, salah seorang warga Toraja yang menjadi saksi IA mengatakan, Ronge Mandela, tim sukses nomor urut dua di Toraja mengungkapkan kepada dirinya, jangan pilih nomor urut satu, kalau dia naik kepala kita akan dipenggal. Makanya, Slamet mengaku memilih nomor urut dua karena takut.

Kesaksian Slamet tersebut dikuatkan saksi lainnya, Jendrianto Patiku. “Benar Yang Mulia, Ronge bilang kalo nomor satu naik, kepala kita akan dipenggal, karena orang tua Aziz Qahhar dulu yang memenggal kepala nenek kita dulu di Toraja. Makanya, karena takut, saya pilih nomor urut dua,” jelas Jendrianto.

Saksi Ilham Azis (IA), Jafar, dari Allekkuang, Kecamatan MaritengngaE, Sidenreng Rappang (Sidrap) bersaksi bahwa saat penerimaan rapor murid di sekolah, Wabup Sidrap, dan hadir Wagub, Agus Arifin Nu’mang memaparkan visi misi sambil berkampanye.

“Padahal belum waktunya kampanye. UU Nomor 32 mengisyaratkan bahwa pejabat dilarang berkampanye. Jafar mengaku mewakili sepupunya menerima rapor anaknya.

Sementara saksi Akhiruddin, Andi Hasnidar, Azis, dan Dakhilwan dari Wajo, mengaku dipukul Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru. Mereka diarak dan dituduh teroris.

Saksian lain yang dihadirkan Kuasa Hukum Ilham-Aziz (IA), khususnya yang didatangkan dari Toraja dan Toraja Utara, mengaku banyak yang mencoblos pasangan nomor urut dua, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang), akibat isu terorisme yang dihembuskan.

Pasangan IA menggugat KPUD terkait pengumuman hasil Pilkada. Pasangan IA sebagai pemohon diwakili tim kuasa hukum dipimpin Adi Warman, sedang KPUD sebagai termohon diwakili Mappinawang dan pasangan Sayang sebagai pihak terkait diwakili Adnan Buyung Nasution.

Namun pada sidang Jumat (15/2), Adnan Buyung Nasution tidak terlihat di ruang sidang, kecuali prinsipalnya Cawagub incumbent Agus Arifin Nu’mang duduk di belakang tim kuasa hukumnya. Sementara pada sidang perdana, prinsipal Cawagub Azis Qahhar Mudzakkar juga nampak terlihat dijejeran kursi bagian depan tim kuasa hukum IA.

Editor — Nur Aliem Halvaima | Harian Terbit

Syahrul Kembali Pimpin Sulsel

MAKASSAR, timurnews.com ---- Rapat rekapitulasi penghitungan suara yang diadakan di Hotel Singgasana, Jl Kajaolalido, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 31 Januari 2013. Sayang meraih 2.251.407 suara atau 52,42 persen, IA meraih 1.785.580 suara atau 41,57 persen, dan Garuda-Na meraih 257.973 suara atau 6,01 persen.

Sebanyak 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan Pasangan nomor urut 2 Syahrul-Agus (Sayang) unggul di 14 Kabupaten/Kota, sementara pasangan Ilham-Azis (IA) menang di sembilan kabupaten/kota. Adapun pasangan nomor urut 3 Rudiyanto-Nawir (Garudana) hanya unggul dari pasangan Sayang dan IA di Kabupaten Sinjai dimana Rudiyanto menjabat sebagai Bupati.

Dengan adanya keputusan rapat ini, maka dinyatakan pasangan incumbent Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) ditetapkan sebagai calon terpilih untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2013-2018.

Massa Pendukung IA Dihadang Pasukan TNI-Polri

MAKASSAR, timurnews.com --- Saat rapat pleno KPUD Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana, Makassar, Kamis (31/01/2013) tengah berlangsung, ratusan pendukung calon gubernur Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) melakukan aksi demonstrasi.

Namun, massa pendemo tak bisa mendekati Hotel Singgasana akibat hadangangan aparat gabungan TNI-Polri yang melakukan pengamanan. Aliran massa dibendung di samping Taman Macan yang berjarak sekitar 200 meter dari Hotel Singgasana.

Aparat kepolisian bersenjata lengkap, serta kendaraan taktis yang disiapkan oleh TNI-Polri. Pendemo akhirnya hanya mampu menggelar orasi di samping Taman Macan di Jalan Sultan Hasanuddin. Mereka menggunakan pengeras suara yang diangkut dengan menggunakan mobil truk tronton.

Meski hujan mengguyur sebagian Kota Makassar, namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat massa IA menggelar orasi. Dalam seruan pendemo diungkapkan tuduhan kecurangan dalam proses pilgub tersebut.

Mereka pun menyuarakan gugatan atas sikap aparat keamanan yang tidak netral dan memihak kepada pasangan calon gubernur Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).

"Banyak sekali pelanggaran yang terjadi selama pilgub Sulsel. Bahkan, polisi berpihak kepada paslon incumbent nomor urut 2 Syahrul Yasin Limpo. Buktinya, banyak kasus yang pidana yang dilakukan massa Syahrul kepada massa IA, tapi tidak ditindaklanjuti dan ditangani secara serius," seru salah satu massa IA.

Kompas

IA Menang di Wajo Hasil Quick Count Meleset

WAJO, timurnews.com ---- Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan Senin, 28 Januari 2013, dari 14 kecamatan di daerah tersebut pasangan Ilham-Azis (IA) lebih unggul dari pasangan Syahrul-Agus (Sayang) dengan jumlah suara 108,849, sementara pasangan Sayang memperoleh 104.127 suara.

Sebelumnya Pasangan IA versi perhitungan cepat atau quick count, menyebutkan pasangan IA dinyatakan kalah dalam perhitungan cepat dengan prolehan Sayang 52 dan IA 48 persen. Rekavitulasi hasil perhitungan suara pemilihan calon gubernur di Kabupaten Wajo  menunjukkan pasangan calon gubernur nomor urut satu Ilham-Azis  mengalahkan dua kandidat lain yakni Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dan Andi Rudiyanto Asapa - Andi Nawir Pasinringi yang memperoleh suara 5,935 persen.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo IA menang di tujuh kecamatan yakni, Kecamatan Tempe,Tanasitolo, sabbangparu. Takkalalla, Maniangpajo, Belawa dan Keera. Sementara untuk sayang
Pammana, Bola, Sajoanging,gilireng, majauleng dan pitumpanua.

Selain KPU Kabupaten Wajo yang telah melakukan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan priode 2013-2018. Beberapa KPU di daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan juga telah melakukan perhitungan suara seperti, Kabupaten Takalar, Maros, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Parepare, Barru, Gowa dan Bone.

Begitupun di Kabupaten Maros yang sebelumnya dalam perhitungan cepat yang memenangkan pasangan Sayang kini juga terbalik memenangkan pasangan IA versi KPU. ONE