WATAMPONE, timurnews --- Keberadaan kesenian dan kebudayaan lokal di Kabupan Bone, Sulawesi Selatan kian memperihatinkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat yang menjadi penanggungjawab seakan menutup mata atas tergusurnya nilai-nilai dan keberadaan kesenian dan kebudayaan yang ada di "Bumi Aru Palakka" jika melihat kebelakang sejarah keberadaan Kabupaten Bone tentunya tidak terlepas dari peranan seni dan budaya lokal itu sendiri.
Ketidak pedulian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, dipertegas Firman Tabae Ketua umum organisasi seni dan budaya sanggar SaorenniE Bone. Menurutnya kalau Pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Bone dianggap seolah-olah tidak memperdulikan akan pentingnya Seni dan budaya. "Seharusnya seni dan budaya kita yang sangat terkenal tetap dijaga ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang kian waktu semakin modern," ucapnya, Jumat, 1 Maret 2013.
"Kian hari saya semakin khawatir dengan kondisi kebudayaan Bone, pihak pemerintah utamanya Dinas Kebudayaan seakan tak peduli dengan organisasi Seni Budaya (Sendaya). Seni dan budaya lokal seolah termarjinalkan ditengah kekayaan kreatifitas masyarakat modern. Sangat disayangkan, padahal pemerintah tau kalau keberadaan Bone tidak terlepas dari seni dan kebudayaan," kata Firman.
Dia juga mengatakan Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki kekuatan di bidang kultural serta kekayaan sastra seni budaya dan berpengaruh di Indonesia, sudah seharusnya budaya kita menjadi yang terdepan dan membanggakan. Seni budaya merupakan ciri khas sebuah budaya bangsa yang sudah mempengaruhi majunya suatu daerah yang harus seiring dengan ikut majunyanya pula kebudayaannya. Bukan malah sebaliknya dengan anggapan yang mengatakan bahwa daerah yang semakin maju, maka nilai kebudayaannya akan merosot.
"Maju atau merosotnya sebuah kebudayaan merupakan tanggungjawab dari pemerintah, karena selaku pemegang obligasi nasional, pemerintah harusnya memperhatikan para pelaku-pelaku kesenian. Saat ini, kami rasa pemerintah belum memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap budaya," kata Firman.
Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone, Hj. Suarni, membantah jika pemerintah dalam hal ini instansinya dianggap tidak memperhatikan seni dan budaya. Namun menurutnya yang jadi masalah berada pada anggaran serta beberapa masalah lainnya yang serba terbatas sehingga menimbulkan anggapan bahwa pemerintah tidak memperhatikan Seni dan Budaya di Kabupaten Bone.
"Bukan kita tidak memperhatikan, hanya saja anggaran kita terbatas untuk membantu mereka. Kami tak memiliki dana yang banyak untuk membiayai semua kegiatan mereka. Para lembaga seni budaya tersebut bisa memasukkan proposal ke Pemerintah Daerah (Pemda), karena kalau di dinas itu tidak cukup anggaran. Namun kami juga berharap agar selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan," katanya.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun timurnews.com, pada APBD 2012, dana pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah terdapat dalam program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah melalui dua item program kegiatan yakni Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Masing-masing jumlahnya, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, total anggaran Rp 558.374.492, atau 73,5 persen. Sedangkan Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Rp 102.480.000, atau 46,46 persen. ONE
EmoticonEmoticon